TGX News – Pemerintah Kabupaten Trenggalek memaparkan capaian kinerja tahun 2024 dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang disampaikan oleh Wakil Bupati Syah Mohamad Natanegara di hadapan DPRD, Kamis (27/4/2025). Laporan ini mencerminkan kondisi ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan daerah selama setahun terakhir.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, Syah menekankan bahwa indikator makro daerah menunjukkan tren positif. Salah satu yang menonjol adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Trenggalek yang mencapai 72,47 poin, melampaui target 71,93 poin. Angka kemiskinan juga turun menjadi 10,5% dari sebelumnya 10,63%.
“Kondisi ekonomi kita terus membaik, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,71%, melampaui target 4,5%. Begitu pula dengan PDRB per kapita yang naik menjadi Rp 32,72 juta per tahun dari target Rp 28,95 juta per tahun,” ujar Syah dalam sidang yang digelar di Gedung DPRD Trenggalek.
Pendapatan Daerah Capai 100,5%, Belanja Masih di Bawah Anggaran
Dari sisi keuangan, Syah mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Trenggalek tahun 2024 mencapai Rp 281,23 miliar, terdiri dari: Pajak daerah: Rp 58,99 miliar, Retribusi daerah: Rp 20,87 miliar, Hasil pengelolaan kekayaan daerah: Rp 6,36 miliar dan Pendapatan lain yang sah: Rp 194,98 miliar
Secara keseluruhan, pendapatan daerah tahun 2024 mencapai Rp 1,97 triliun atau 100,5% dari target yang ditetapkan. Namun, realisasi belanja daerah masih berada di angka 95,2% dari total anggaran.
Infrastruktur dan Pariwisata Jadi Fokus Pembangunan
Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyoroti empat sektor utama dalam LKPJ, yakni pengembangan ekonomi berbasis pariwisata, kesetaraan gender, infrastruktur berkelanjutan, dan reformasi birokrasi.
“Alhamdulillah, semua sektor mengalami peningkatan. PDRB naik dari Rp 28 juta menjadi Rp 32 juta, pertumbuhan ekonomi kita stabil di angka 4,5%. Meski sempat terdampak pandemi, Trenggalek terus bergerak ke arah yang lebih baik,” ungkap Doding.
Meskipun laporan LKPJ ini menunjukkan capaian yang positif, DPRD akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji lebih dalam laporan tersebut sebelum memberikan rekomendasi lebih lanjut kepada pemerintah daerah.
Di tengah pencapaian yang membanggakan, tantangan tetap ada. Tingkat pengangguran terbuka masih di angka 3,9%, sedikit lebih tinggi dari target 3,8%. Selain itu, efektivitas belanja daerah yang belum mencapai 100% juga menjadi perhatian dalam evaluasi ke depan.
LKPJ ini menjadi gambaran kondisi Trenggalek sepanjang 2024, sekaligus bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pada tahun berikutnya.
