TGX News – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek bersinergi dengan Kodim 0806 Trenggalek untuk membentuk posko swasembada pangan sebagai dukungan terhadap program ketahanan pangan Presiden RI Prabowo Subianto. Posko tersebut diresmikan oleh Wakil Bupati Trenggalek, Syah Mohamad Natanegara, pada Selasa (25/3/2024).
Berlokasi di Jalan Hasanudin, Kelurahan Surodakan, posko ini akan menjadi pusat data dan koordinasi antara petani, penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta pihak terkait lainnya. Kodim 0806 Trenggalek akan berperan sebagai pendamping bagi pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Pemerintah Dorong Swasembada Pangan
Dalam peresmian tersebut, Syah Natanegara menekankan pentingnya sektor pertanian bagi pemerintah daerah hingga pusat.
“Pertanian merupakan wajah kita, baik pemerintah kabupaten, provinsi, maupun pusat. Oleh karena itu, mendukung swasembada pangan menjadi hal yang krusial, terutama dengan berbagai tantangan seperti keterbatasan luas lahan,” ujarnya.
Ia berharap keberadaan posko ini dapat meningkatkan produksi pangan di Trenggalek.
“Semoga kehadiran posko ini membawa keberkahan bagi kita semua,” tambahnya.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, Imam Nurhadi, menjelaskan bahwa tujuan utama pendirian posko ini adalah meningkatkan produksi pangan lokal.
“Jadikanlah posko ini sebagai pusat koordinasi antara petani, PPL, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan produksi pangan,” ungkapnya.
Menurutnya, salah satu tantangan yang dihadapi Trenggalek adalah keterbatasan lahan pertanian. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya optimalisasi pola tanam.
“Setelah panen, dalam 14 hari harus langsung tanam kembali,” katanya.
Imam juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menekan biaya produksi agar petani tetap memperoleh keuntungan.
“Percuma bercocok tanam bila petani tidak mendapatkan untung,” tandasnya.
Peran Kodim dan Bulog dalam Swasembada Pangan
Komandan Kodim 0806 Trenggalek, Letkol Czi Yudo Aji Susanto, menyampaikan bahwa posko ini juga berfungsi sebagai pusat informasi dan pengawasan, termasuk pemantauan penggunaan pompa air bagi petani.
“Posko akan memastikan bantuan pompa air digunakan dengan optimal,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa semua pihak harus bersinergi tanpa sekat kewenangan.
“Tidak ada lagi ego sektoral. Ini kewenangan pusat, ini kewenangan provinsi—hilangkan itu. Mari bahu-membahu mewujudkan ketahanan pangan nasional. TNI siap mendampingi agar swasembada pangan terlaksana dengan baik,” tegasnya.
Menurutnya, fokus utama saat ini adalah ketahanan pangan dan swasembada pangan, yang sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo. Program tersebut mencakup Swasembada Pangan, Ketahanan Pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Koperasi Merah Putih yang saling mendukung satu sama lain.
“Pemerintah memetakan kebutuhan MBG, sementara pemenuhannya melibatkan masyarakat. Koperasi Merah Putih bertugas menyediakan kebutuhan tersebut, sehingga seluruh elemen saling melengkapi,” imbuhnya.
Bulog juga turut berperan dalam penyerapan hasil panen petani.
“Bulog siap menampung gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram. Harga ini sudah bersih, petani tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Mereka cukup menunggu di rumah, Bulog yang akan datang mengambil dan mengangkut hasil panen,” jelas David Donny Kurniawan, perwakilan Bulog yang hadir dalam acara tersebut.
Namun, ia menegaskan bahwa petani tetap memiliki kebebasan untuk menjual gabahnya ke pihak lain yang menawarkan harga lebih tinggi.
“Perlu saya luruskan, bukan berarti semua gabah petani harus dijual ke Bulog. Jika ada yang berani membeli dengan harga di atas kami, silakan saja,” tandasnya. (Prokopim TGX)
