TGX | TULUNGAGUNG- Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah (SATU) Tulungagung menggelar acara Sekolah Politik pada Kamis, 29 Agustus 2024.
Kegiatan ini mengangkat tema ‘Disrupsi Politik dan Hukum di Indonesia’.
Pengangkatan topik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap dinamika politik dan hukum di tanah air, terutama menjelang pesta demokrasi (Pilkada) yang akan datang.
Fahmi Romadhoni, Ketua SEMA UIN SATU Tulungagung, menjelaskan bahwa topik tersebut dipilih karena relevansinya dengan kondisi Indonesia saat ini. “Jadi tema ini diambil untuk membuat kita lebih kritis dalam melihat dinamika politik di Indonesia,” ungkapnya.
Dirinya menjelaskan bahwa mahasiswa harus lebih melek hukum dan politik, mengingat seringnya terjadi pelanggaran atau penyimpangan hukum dalam situasi politik.
“Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan mahasiswa dapat berperan aktif dalam menjaga integritas demokrasi dan menegakkan hukum di Indonesia,” sambung Fahmi
Acara ini menghadirkan tiga pemateri yang kompeten di bidangnya, yaitu Khairy Fuadi, Facrizal Afandi, dan Maqdir Ismail.
Mereka menyampaikan materi yang mendalam mengenai berbagai aspek disrupsi politik dan hukum, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia.
Dalam sesi tanya jawab, salah satu peserta mengajukan pertanyaan terkait pengalihan isu di media sosial yang sering digunakan untuk menutupi kelemahan hukum di Indonesia.
Menjawab pertanyaan tersebut, Maqdir Ismail, salah satu pemateri, menjelaskan bahwa praktik pengalihan isu sudah terjadi sejak lama di Indonesia.
“Hampir banyak sekali isu-isu yang sedemikian rupa, terutama kalau berkaitan dengan masalah-masalah besar, akan dilakukan pengalihan-pengalihan. Dan kalau kita baca, masalah seperti ini bukan baru terjadi sekarang misalnya dari zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, dan zaman reformasi juga ada pengalihan-pengalihan isu,” jelas Maqdir.
Lebih lanjut, Maqdir juga menegaskan bahwa dalam politik, hampir semua masalah diselesaikan melalui kompromi politik.
“Yang perlu saudara ketahui, bahwa hampir semua di politik masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan kompromi politik,” tambahnya.
Penjelasan Maqdir mengungkap bahwa praktik pengalihan isu dan kompromi politik sudah menjadi bagian dari wajah politik Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa isu-isu besar sering kali diselesaikan melalui pembicaraan tertutup di antara para elit politik, tanpa melibatkan atau memberi penjelasan yang memadai kepada masyarakat.
Acara Sekolah Politik ini diharapkan mampu membuka wawasan mahasiswa mengenai realitas politik dan hukum di Indonesia, serta memotivasi mereka untuk lebih kritis dalam menyikapi isu-isu yang muncul di tengah masyarakat.
SEMA UIN SATU Tulungagung berkomitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan serupa guna mencetak generasi muda yang peduli dan berperan aktif dalam menjaga demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. (MLA)
