TGX | NASIONAL- Sejumlah artis tanah air ternyata turut geram atas konflik politik yang sedang terjadi di negeri ini.
Mereka hingga terjun dan ikut berbaur dengan warga, aktivis dan mahasiswa guna mengawal putusan MK terkait revisi UU Pilkada.
Aksi demo hari ini terjadi untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi yang hendak diobok-obok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).
Para artis dan aktivis hingga guru besar dari kampus ternama nampak ngotot menyuarakan penolakan revisi UU Pilkada.
Beberapa yang kini ikut terjun nampak vokal menyarakan keresahan mereka.
Mereka ikut menyuarakan penolakannya jika konstitusi Indonesia dibegal untuk melanggengkan kekuasan oligarki.
Salah satunya yang berteriak lantang adalah komika, Abdur Arsyad.
Berdiri di atas mobil bak bersama ratusan pendemo, Abdur mengkritisi kinerja DPR RI.
“Jangan berharap kami lucu, karena lebih lucu yang di dalam sana,” teriak Abdur sembari menunjuk ke Gedung DPR RI.
“Teman-teman, kita semua berkumpul di siang hari ini, kita cari kerja sendiri bukan dibantu bapak. Mohon maaf bapak dan ibu yang mengalami kemacetan, tapi kami pastikan bahwa demokrasi tidak akan macet lima tahun ke depan,” tegasnya.
Tak hanya Abdur, bahkan Reza Rahardian juga ikut mengurai keresahannya di depan ratusan pendemo.
Sementara itu, komika Bintang Emon terlihat tenang sembari menyampaikan pesan untuk para pendemo untuk tetap menjaga kebersihan.
“Tetap jaga kebersihan yang ikut kegiatan, yang ikut demo ya, jangan bikin susah orang-orang yang bersihin jalan ya,” pungkas Bintang Emon.
Sutradara film ternama, Joko Anwar juga tak tinggal diam dan memutuskan terjun ke jalan.
Joko Anwar merasa sama seperti yang dikeluhkan orang-orang saat ini soal rencana DPR untuk menyikapi putusan MK.
“Tentunya kita berkumpul untuk beberapa tuntutan, supaya DPR tidak mengganggu putusan MK yang seharusnya sudah final dan mengikat,” tandas Joko Anwar.
Demo ini merujuk pada putusan MK nomor 60 tahun 2024 tentang threshold untuk calon Pilkada dan juga putusan nomor 60 tahun 2024 tentang batas umur pencalonan kepala daerah.
Sejatinya Joko Anwar bukan secara khusus mempermasalahkan soal aturan Pilkada 2024 yang akan diintervensi oleh DPR.
Namun menurutnya momen ini adalah puncak rasa muak dari masyarakat terhadap pemerintah yang akhir-akhir ini terlalu vulgar dalam melanggengkan kekuasaan.
Dia melihat penguasa belakangan ini terlalu terang-terangan menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan mereka.
“Ini bukan soal Pilkada aja, memang kita muaknya ketika isu pilkada ini. Ya ini menunjukkan untuk cukup kita dipermainkan dan dianggap tidak ada,” paparnya.***
